nusakini.com--Pemerintah terus berbenah dalam upaya mempercepat reformasi birokrasi. Sejumlah upaya untuk mengatasi dan mencegah adanya penyalahgunaan wewenang terus dilakukan secara terpadu antarkementerian dan lembaga di tingkat pusat. 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, telah mengeluarkan surat edaran perihal petunjuk pengisian jabatan di lingkungan pemerintah daerah. 

Surat itu sebagai tindak lanjut dari Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peratuan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dimana pengisian jabatan dilakukan dengan pengukuhan (pada jabatan yang sama) atau ‘jobfit’ (rotasi sesuai dengan kompetensi) untuk dilantik kembali sesuai struktur organisasi yang baru. 

• Ini Jadwal Kerja ASN Selama Bulan Puasa
• Asesmen ASN ke IKN Klaster Pertama di Mulai Tahun 2022
• Menteri Tjahjo: Pemerintah Akan Pertegas Sanksi CPNS dan PPPK yang Undur Diri
• Internalisasi BerAKHLAK, Taktik Membangun Budaya Kerja ASN
• ASN Wajib Berpartisipasi Aktif pada Long Form Sensus Penduduk 2020

“Kemudian, kebijakan tentang pengisian jabatan tersebut sudah disosialisasikan melalui Rapat Koordinasi dengan Pemda, dengan narasumber dari Kemenpan -RB, BKN, KASN, dan Kemendagri,” kata Tjahjo dalam pesan singkatnya, Sabtu (7/1). 

Selain itu, penyelesaian setiap masalah kepegawaian Pemda selalu rapat bersama dengan Kemenpan-RB, BKN, KASN, dan Kemendagri. Lalu, dibuatkan berita acara hasil rapat yang ditandatangani bersama. Ini semua dalam rangka mengatasi penyalahgunaan wewenang. 

“Namun untuk upaya pencegahannya, perlu dibuat instrumen kebijakan khusus di bidang kepegawaian,” tambah Tjahjo. 

Kemendagri sendiri, kata dia akan terus berbenah dalam upaya mempercepat reformasi birokrasi. Di antaranya perampingan jabatan, pengurangan lembaga/badan pusat dan daerah yang dinilai tak diperlukan. Bersama Kemenpan-RB yang juga sangat detail dalam menerapkan berbagai ketentuan agar tidak terjadi lagi peluang penyimpangan lainnya. 

“Kembali lagi sistem sudah baik, seharusnya diikuti oleh para pengambil kebijakan yang baik dan konsisten. Membangun tata kelola hubungan pusat dan daerah akan terus dibangun agar semakin effektif effisien,” tutup Mendagri Tjahjo.(p/ab)